Prabowo Tegas soal Bea Cukai, Menkeu Purbaya: Siap Copot Dirjen Jika Diperintah
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilai perlu segera dibenahi.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengambil langkah tegas, termasuk mencopot pucuk pimpinan, jika mendapat perintah langsung dari Presiden.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa keputusan terkait pencopotan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sepenuhnya berada di tangan Presiden.
Ia menyatakan akan melaksanakan arahan tersebut apabila instruksi resmi diberikan.
“Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya tidak bisa kalau tidak ada perintah,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan.
Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa pihaknya tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi di lapangan, khususnya terkait kinerja jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Ia menyebut penilaian akan dilakukan secara komprehensif sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Nanti kita lihat, ya,” ucapnya singkat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara tegas memperingatkan perlunya pembenahan di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dalam rapat paripurna DPR RI, Prabowo meminta Menteri Keuangan tidak ragu mengganti pimpinan lembaga tersebut jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya kinerja pemerintah yang cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan seluruh jajaran kabinet agar tidak bekerja dengan santai serta segera menuntaskan berbagai persoalan yang menghambat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai,” kata Prabowo.
Pernyataan Presiden tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat bagi kementerian dan lembaga untuk mempercepat reformasi birokrasi, termasuk di sektor kepabeanan, yang selama ini kerap menjadi sorotan publik dan pelaku usaha.(*)
