Pinjaman Rp150 Miliar Tuai Polemik, Suwardi: Jangan Diobral ke Publik

LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG UTARA Polemik rencana pinjaman daerah sebesar Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terus bergulir dan menjadi sorotan di Lampung Utara. 

Perbedaan pandangan antarfraksi DPRD memicu dinamika politik yang semakin terbuka.

Mantan Ketua Tim Transisi sekaligus Ketua Tim Pemenangan Hamartoni–Romli, Dr. Suwardi, menilai perbedaan pendapat seharusnya tidak disampaikan secara terbuka. 

Ia menegaskan bahwa persoalan strategis semestinya dibahas secara internal dalam koalisi pendukung pemerintah daerah.

“Sebagai bagian dari koalisi, seharusnya persoalan ini diselesaikan secara internal terlebih dahulu. Jangan langsung dibawa ke publik karena bisa menimbulkan persepsi yang tidak produktif,” ujar Suwardi, Minggu (17/5/2026).

Suwardi menyayangkan adanya fraksi koalisi yang menyatakan penolakan secara terbuka. Menurutnya, langkah tersebut justru berpotensi memunculkan kegaduhan politik di tengah masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah sulit mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memperbaiki infrastruktur, khususnya jalan kabupaten yang banyak mengalami kerusakan.

“Kalau hanya mengandalkan anggaran yang ada, perbaikan jalan tidak akan optimal. Kebutuhan infrastruktur kita jauh lebih besar dari kemampuan keuangan daerah,” katanya.

Bahkan, Suwardi menyebut nilai pinjaman Rp150 miliar belum cukup untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang rusak di Lampung Utara. Padahal, akses jalan yang layak sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi.

Menurut dia, polemik yang berkembang juga telah memicu reaksi di media sosial, termasuk rencana aksi demonstrasi pada 21 Mei 2026 di kantor DPRD Lampung Utara.

“Situasi seperti ini rawan dimanfaatkan pihak tertentu untuk membangun opini negatif terhadap pemerintah,” ujarnya.

Suwardi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Jalan yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa serta membuka peluang investasi.

“Pembangunan jalan itu investasi jangka panjang. Ketika konektivitas membaik, ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” katanya.

Ia pun berharap DPRD dapat mendukung program pemerintah daerah selama proses pembiayaan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, sikap fraksi di DPRD Lampung Utara masih beragam. Fraksi Gerindra dan Demokrat menolak rencana pinjaman tersebut dan meminta kajian ulang. 

Fraksi Golkar mengusulkan pembatasan pinjaman maksimal Rp80 miliar. Adapun Fraksi PDIP menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan.

Polemik ini diperkirakan masih akan berlanjut seiring menguatnya perbedaan sikap di kalangan legislatif.(*)