Prabowo Tegas: Pejabat Menyimpang Tetap Diperiksa Meski Dekat Presiden
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAWA TIMUR Presiden Prabowo Subianto menegaskan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus tetap memeriksa pejabat yang diduga melakukan penyelewengan, tanpa memandang kedekatan dengan dirinya.
Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap upaya pemberantasan penyelewengan di lingkungan pemerintahan.
Ia menegaskan bahwa setiap indikasi pelanggaran harus ditindaklanjuti, meskipun melibatkan pihak yang memiliki hubungan dekat dengannya.
Prabowo mengungkapkan, Kepala BPKP sempat meminta arahan terkait pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat yang disebut-sebut memiliki kedekatan pribadi dengan Presiden.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo memberikan instruksi jelas agar proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.
“Teruskan pemeriksaan, tidak ada urusan apakah orang itu dekat dengan saya atau tidak. Kalau ada indikasi, ya tetap diperiksa,” ujar Prabowo. Sabtu,(16/5/2026).
Presiden mengaku prihatin karena masih menerima laporan adanya penyalahgunaan jabatan oleh pejabat yang telah diberi kepercayaan menduduki posisi penting.
Ia menilai, kepercayaan tersebut seharusnya dijaga dengan penuh tanggung jawab, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Seharusnya mereka lebih berhati-hati. Sudah diberi kehormatan, jangan disalahgunakan,” tegasnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi digital saat ini membuat berbagai bentuk penyimpangan semakin mudah terdeteksi.
Ia menilai tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan pelanggaran.
“Sekarang zaman sudah digital, pasti ketahuan. Tidak bisa lagi ditutup-tutupi,” katanya.
Meski demikian, ia mengaku merasa sedih terhadap dampak yang ditimbulkan, terutama bagi keluarga pejabat yang terlibat.
Menurutnya, anak dan istri pelaku juga akan merasakan konsekuensi sosial dari perbuatan tersebut.
“Yang paling saya sedih itu nanti anak dan istrinya,” ungkap Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa penegakan hukum berlaku bagi semua pihak, termasuk kader partainya sendiri.
Ia menyebut sudah ada kader Partai Gerindra yang diproses hukum karena pelanggaran.
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan pejabat maupun mantan pejabat, termasuk dari kalangan militer, harus mampu mengakhiri masa pengabdian dengan terhormat.
Ia juga memberikan pilihan kepada pihak yang terindikasi melakukan pelanggaran untuk mengembalikan hasil yang diperoleh secara tidak sah.
“Kalau tidak mau mengembalikan yang didapat secara tidak halal, ya silakan berurusan dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.(*)
