Bupati Lampung Utara “Jemput Bola” ke Kemensos, Perjuangkan Sekolah Rakyat bagi Keluarga Miskin Ekstrem
Furkon Ari 
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bergerak cepat memburu dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem.
Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, pada Jumat (8/5/2026) mendatangi Menteri Sosial RI, Syaifullah Yusuf, di Kantor Kementerian Sosial.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam memperjuangkan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026.
Program nasional Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 dan 2 agar akses pendidikan benar-benar menyentuh kelompok paling rentan.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak boleh meleset sasaran.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan calon peserta didik berasal dari keluarga yang benar-benar membutuhkan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan. Karena itu, penerimanya wajib tepat sasaran,” tegas Gus Ipul di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Bupati Hamartoni Ahadis menyatakan kesiapan daerahnya untuk melaksanakan program tersebut.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga menyerahkan sejumlah proposal bantuan sosial melalui Dinas Sosial untuk memperkuat perlindungan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut Hamartoni, langkah “jemput bola” ke pemerintah pusat penting dilakukan di tengah tingginya kebutuhan bantuan sosial dan tuntutan pemerataan akses pendidikan di daerah.
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berharap dukungan Kementerian Sosial dapat mempercepat realisasi berbagai program sosial prioritas di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Mat Soleh; Kepala Dinas Sosial, Imam Hanafi; Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perkimciptaru, Dirgantara; serta Kepala Bagian Protokol, RA Habibie.
Pertemuan juga dihadiri sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama, antara lain Prof. Dr. Mukri, K.H. Muhidin dari PBNU, serta Ketua PCNU Lampung Utara, K.H. Son Haji Aziz.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Menteri Sosial juga menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan peran operator desa dan kelurahan, serta melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan pengecekan lapangan agar data penerima bantuan benar-benar valid.
Gus Ipul menilai pembenahan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial tidak salah sasaran dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif di daerah.(*)
