Tokoh Masyarakat Dukung Pinjaman Daerah Rp150 Miliar untuk Perbaiki Jalan Lampung Utara
Furkon Ari 
LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG UTARA Rencana Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp150 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendapat respons positif dari sejumlah tokoh masyarakat.
Dukungan itu muncul di tengah perbedaan pandangan antarfraksi di DPRD setempat.
Tokoh masyarakat Lampung Utara, Fauzi Hasan, menyatakan bahwa pinjaman daerah merupakan langkah yang wajar di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Menurutnya, pemerintah daerah harus berani mengambil keputusan agar pembangunan tidak terhenti.
“Semua daerah sedang menghadapi kesulitan fiskal. Jika pemerintah daerah tidak bergerak, pembangunan bisa stagnan. Stagnasi berarti kemunduran,” kata Fauzi Hasan dikediamannya. Rabu,(20/5/2026).
Fauzi menjelaskan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dari anggaran rutin.
Oleh karena itu, pinjaman daerah harus dilihat sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan, bukan sekadar beban utang.
“Pinjaman daerah harus dimaknai sebagai alat percepatan pembangunan. Syaratnya, penggunaannya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dikelola dengan disiplin,” ujarnya.
Ia mencontohkan kerusakan jalan yang dibiarkan tanpa penanganan akan menimbulkan biaya yang lebih besar pada masa mendatang.
“Jika jalan rusak tidak segera diperbaiki, kerusakan akan semakin parah dan biaya perbaikan akan lebih besar,” tegasnya.
Meski demikian, Fauzi mengingatkan agar penggunaan dana pinjaman dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.
Ia menekankan pentingnya efisiensi dan kejelasan prioritas dalam setiap program pembangunan.
“Pinjaman diperbolehkan, tetapi harus terkendali dan efektif. Fokus pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fauzi mendorong pemerintah daerah untuk melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur.
Ia menilai perusahaan yang beroperasi di Lampung Utara perlu berkontribusi dalam perbaikan jalan strategis.
“Pemerintah daerah dan DPRD dapat menggandeng pelaku usaha untuk turut membantu pembangunan, terutama pada ruas jalan penting,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan oleh tokoh masyarakat lainnya, Ansyori Sabak. Ia menilai masyarakat lebih membutuhkan perbaikan infrastruktur dibanding perdebatan politik mengenai sumber pembiayaan.
“Masyarakat tidak terlalu mempersoalkan sumber dana. Yang penting adalah jalan rusak segera diperbaiki,” kata Ansyori.
Ia juga mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak menghambat pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Perbedaan sikap politik jangan sampai menghambat kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Menurut Ansyori, kondisi jalan yang buruk selama ini telah memengaruhi distribusi hasil pertanian, seperti beras, singkong, dan jagung.
Hal tersebut berdampak pada meningkatnya biaya angkut dan menurunnya nilai jual hasil panen.
“Jika akses jalan rusak, distribusi terganggu dan biaya meningkat. Pada akhirnya, petani yang dirugikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, percepatan perbaikan infrastruktur melalui pinjaman daerah dan dukungan sektor swasta menjadi langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Lampung Utara.(*)
