Prabowo Minta Warga Rekam Aparat Nakal, Lapor Langsung untuk Berantas Korupsi
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi aparat negara dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki.
Ia meminta warga merekam setiap tindakan aparat yang dinilai tidak sesuai ketentuan dan melaporkannya secara langsung.
“Rakyat kita sudah punya gawai semua. Kalau ada kelakuan aparat yang tidak beres, saya minta rakyat merekam. Jangan melawan, jangan dilawan, rekam saja, lalu laporkan langsung kepada saya,” ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta. Rabu, (20/5/2026). dikutip dari AntaraNews.
Pernyataan tersebut disampaikan saat Presiden memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai bagian dari penyusunan RAPBN 2027 di hadapan anggota DPR RI.
Prabowo menegaskan bahwa langkah pengawasan oleh masyarakat penting untuk menekan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang masih terjadi di sejumlah lembaga.
Ia mengakui masih ada oknum aparat yang terlibat praktik koruptif dan berpotensi merugikan negara.
“Jangan ragu-ragu. Yang melanggar, tindak. Semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang menghambat perekonomian,” tegasnya.
Selain melibatkan masyarakat, Prabowo juga memerintahkan seluruh menteri dan kepala lembaga untuk melakukan pembenahan internal di masing-masing institusi.
Ia meminta tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan guna menjaga integritas pemerintah.
Presiden menilai sebagian besar aparatur sipil negara telah bekerja dengan baik.
Namun, ia mengingatkan bahwa perilaku segelintir oknum dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
“Karena nila setitik rusak susu sebelanga,” ujarnya menegaskan pentingnya menjaga integritas aparatur.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menekankan perlunya “bersih-bersih” di seluruh tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah, mulai dari kabupaten, kota, hingga provinsi, demi menciptakan tata kelola yang bersih dan efektif.
Melalui kebijakan tersebut, Presiden berharap keterlibatan masyarakat dapat memperkuat pengawasan publik sekaligus mempercepat upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.(*)
