MBG Tembus 62 Juta Penerima, Indonesia Jadi Nomor Dua Dunia Program Pangan

LAMPUNGKU.ID, BANDAR LAMPUNG Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus menunjukkan dampak signifikan. 

Hingga Mei 2026, program ini telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menjadikannya sebagai program bantuan pangan terbesar kedua di dunia setelah India.

Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, mengatakan capaian tersebut didukung oleh 28.800 Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.

“Saat ini program MBG sudah menjangkau 62 juta penerima manfaat dengan 28.800 SPPG. Di Lampung sendiri terdapat 1.158 SPPG dengan sekitar 2,7 juta penerima manfaat. Ini capaian yang sangat luar biasa,” ujar Tengku dalam pelantikan pengurus DPW Gapembi Lampung, Selasa (19/5/2026). di Ballroom Hotel Radisson.

Menurut Tengku, berdasarkan data global, Indonesia kini berada di posisi kedua dunia dalam program bantuan makanan. 

Ia menyebut India berada di peringkat pertama dengan 118 juta penerima manfaat, disusul Indonesia dengan 62 juta penerima.

“Setelah Indonesia, ada Brasil sekitar 38,5 juta, kemudian Tiongkok dan Amerika Serikat di kisaran 30 jutaan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan kebijakan strategis meskipun tidak termasuk layanan dasar wajib pemerintah daerah.

Namun, program ini dinilai mampu menjawab persoalan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

“Program ini bukan layanan dasar wajib, tetapi inovasi kebijakan yang memberikan dampak besar bagi masyarakat,” katanya.

Selain itu, penggunaan kata “gratis” dalam program ini ditegaskan untuk mencegah praktik pungutan di lapangan.

“Kami ingin memastikan tidak ada yang mengkomersialkan program ini. Karena di Indonesia, yang seharusnya gratis sering kali masih dipungut biaya,” ujarnya.

Tengku juga menyoroti manfaat ekonomi dari program MBG, terutama bagi sektor pertanian. Ia menilai program ini mampu menjadi solusi atas persoalan klasik berupa ketidakpastian pasar hasil panen.

“Selama ini petani sering kesulitan mencari pembeli. Dengan MBG, SPPG menjadi pembeli tetap atau offtaker bagi hasil pangan lokal. Ini peluang besar bagi petani dan pelaku usaha,” ungkapnya.

Ia menjelaskan satu unit SPPG dapat mengelola anggaran hingga Rp1 miliar per bulan, dengan sekitar 70 persen dialokasikan untuk belanja bahan pangan dan operasional.

Dalam rangka memperkuat ekosistem, BGN mendorong koperasi dan UMKM untuk terlibat aktif dalam rantai pasok. Setiap SPPG bahkan diwajibkan memiliki minimal 15 pemasok.

“Kami ingin mencegah monopoli. Jangan sampai pemasoknya itu-itu saja. Semua pelaku usaha harus diberi kesempatan berkembang,” tegas Tengku.

Saat ini, sekitar 700 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah terlibat sebagai pemasok program MBG. 

Tengku menekankan bahwa koperasi memiliki kewajiban mendukung program ini sesuai arahan pemerintah.

Lebih lanjut, BGN berencana menerapkan sistem pemeringkatan SPPG mulai 2027 untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Nanti akan ada grade A, B, dan C untuk memastikan standar layanan terpenuhi,” jelasnya.

Program MBG juga dinilai memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini mencapai 5,61 persen.

Pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 8 persen pada 2029, dengan MBG sebagai salah satu penggeraknya.

Ke depan, pemerintah menargetkan adanya payung hukum khusus agar program ini berkelanjutan hingga 2045.

“Kami ingin ada undang-undang khusus seperti di Jepang, agar program makan bergizi ini terus berjalan siapa pun pemimpinnya,” tutup Tengku.(*)