Prabowo Perintahkan Bersih-bersih Birokrasi, ASN Pelanggar Siap Diberhentikan
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) dan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Hal itu disampaikan dalam pidato Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta. Rabu, (20/5/2026).
“Saya ingatkan kepada seluruh menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga negara untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi masing-masing. Jangan ragu, siapa pun yang melanggar harus ditindak tegas,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan bahwa setiap institusi pemerintah wajib bekerja secara optimal dan terbebas dari penyalahgunaan wewenang.
Upaya ini dinilai penting untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Tidak ada pejabat atau aparatur sipil negara yang tidak bisa digantikan. Jika terbukti melanggar hukum atau tidak berkinerja baik, harus segera dievaluasi,” tegasnya.
(Para Menteri Kabinet Merah Putih (duduk deretan atas) menghadiri Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di kompleks Parlemen)
Prabowo juga memastikan bahwa pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat, termasuk pemberhentian dan penonaktifan ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.
Langkah tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera, baik secara sosial maupun profesional.
Selain itu, Presiden menginstruksikan pemerintah daerah untuk turut aktif melakukan pembersihan internal.
Ia meminta kepala daerah di semua tingkatan bersinergi dengan pemerintah pusat.
“Para kepala daerah harus serius membersihkan jajarannya. Pemerintah pusat kini memiliki teknologi untuk memantau dan mendeteksi penyimpangan anggaran secara cepat,” katanya.
Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan teknologi canggih, termasuk satelit beresolusi tinggi, untuk mendeteksi aset tersembunyi yang diduga berasal dari praktik ilegal.
Di sisi lain, Presiden menyoroti adanya oknum aparat yang melindungi pelaku pelanggaran hukum. Untuk itu, ia mendorong masyarakat berperan aktif dalam pengawasan.
“Saya minta masyarakat memanfaatkan gawai untuk mendokumentasikan dan melaporkan tindakan aparat yang menyimpang,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo meyakini mayoritas ASN memiliki integritas tinggi. Ia menegaskan hanya oknum yang mencoreng kepercayaan publik yang akan ditindak tegas.
“Sebagian besar ASN kita bekerja dengan baik. Namun, oknum yang merusak kepercayaan publik harus ditindak agar tidak ada lagi yang merasa kebal hukum,” pungkasnya.(*)
