Gubernur se-Indonesia Kompak Tolak Pemotongan Dana Transfer Daerah, Menkeu Purbaya Beri Sinyal Cari Solusi
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Para gubernur dari seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka terkait rencana pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan yang dihadiri oleh 18 gubernur secara langsung dan perwakilan dari 15 provinsi ini menyoroti kekhawatiran daerah terhadap dampak pemotongan TKD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Al Haris, mengungkapkan bahwa para kepala daerah merasa khawatir dengan pemotongan dana TKD yang mencapai 24,7% atau setara Rp226,9 triliun dalam APBN 2026, turun dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp919,9 triliun.
"Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari [pemotongan] TKD itu. Ada daerah yang mungkin sulit membayar belanja pegawai, apalagi ada keharusan membayar P3K. Ini luar biasa berdampak terhadap APBD 2026," ujar Al Haris usai pertemuan.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menambahkan bahwa pemotongan TKD akan membatasi ruang fiskal daerah dan mengganggu pembangunan infrastruktur.
"Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan," tegasnya.
Sherly juga menjelaskan bahwa Maluku Utara mengalami penurunan TKD dari Rp 10 triliun pada 2025 menjadi Rp 6,7 triliun pada 2026, dengan potongan terbesar pada Dana Bagi Hasil (DBH).
"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban P3K yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30% untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70%, itu berat untuk pembangunan infrastruktur," paparnya.
"Mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik mencari solusi yang baik sehingga kita untuk ke depan pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan baik, gaji P3K dan belanja pegawai tetap jalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pun tetap jalan,"imbuh Sherly.
Menanggapi keluhan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji akan mencari solusi terbaik untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah tanpa mengorbankan keseimbangan fiskal. (*)
