Wapres Gibran Resmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Lampung Timur, Janji Atasi Pendangkalan Muara dan Krisis Solar

Wapres Gibran Resmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Lampung Timur, Janji Atasi Pendangkalan Muara dan Krisis Solar
Wapres RI Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur

LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG TIMUR Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur untuk meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Jumat (8/5/2026). 

Sejak pagi, masyarakat sudah memadati lokasi acara, termasuk para siswa SD, SMP, hingga SMA yang antusias menyambut kehadiran Wapres.

Dalam peresmian tersebut, Wapres Gibran didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Kapolda Lampung, Pangdam XXI Radin Intan, Bupati Lampung Timur, jajaran Forkopimda Lampung Timur, serta rombongan dari Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.

Selain meresmikan kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Wapres juga menggelar dialog langsung dengan para nelayan untuk menyerap aspirasi dan persoalan yang selama ini mereka hadapi.

Salah satu masalah utama yang disampaikan adalah pendangkalan Muara Margasari yang telah terjadi hampir 30 tahun. Kondisi ini menyulitkan nelayan saat keluar-masuk muara, terutama ketika air surut.

“Kalau terlambat saat air pasang, kapal harus menunggu sampai enam jam untuk bisa masuk kembali ke muara,” ujar seorang nelayan kepada Wapres.

Pendangkalan itu kini kian dirasakan berat karena kapasitas armada nelayan meningkat. Bila sebelumnya mereka hanya menggunakan kapal berukuran 3 sampai 5 GT, saat ini banyak yang telah memiliki kapal hingga 30 GT.

Menanggapi hal tersebut, Wapres Gibran menegaskan bahwa pemerintah pusat akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi jangka panjang.

“Kami akan berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian teknis untuk mencari solusi pengerukan muara sebagai bagian dari upaya mitigasi jangka panjang,” kata Wapres Gibran.

Selain pendangkalan muara, nelayan juga mengeluhkan keterbatasan pasokan solar bersubsidi, kesulitan perizinan armada, serta ketidakstabilan operasional fasilitas _cold storage_ atau gudang pendingin ikan.

Wapres Gibran menekankan bahwa seluruh persoalan operasional nelayan harus segera dicarikan jalan keluar agar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kampung nelayan ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi bagaimana nelayan bisa melaut dengan tenang, mudah mendapatkan BBM, dan hasil tangkapannya memiliki harga jual yang baik,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga komoditas hasil laut, terutama lobster, agar tidak anjlok saat musim panen raya. Berdasarkan data yang diterimanya, kelompok nelayan setempat mampu menghasilkan hingga 42 ton hasil laut per tahun.

Terkait fasilitas _cold storage_, Wapres menyatakan akan mengkaji model pengelolaan yang dinilai berhasil di Batam untuk kemudian diterapkan di Lampung Timur melalui koordinasi dengan kementerian terkait.

Dalam aspek infrastruktur, Gibran menyinggung kondisi jalan menuju kawasan pesisir yang dinilai perlu perbaikan.

“Untuk jalan, Bapak Ibu, tadi saya sudah merasakannya. Nanti akan dikoordinasikan kepada Pak Gubernur Lampung dan Bupati Lampung Timur,” ujarnya.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperbaiki infrastruktur pendukung, serta memperkuat perekonomian daerah, khususnya sektor perikanan di wilayah pesisir Lampung Timur.(*)

Editor: Muklis