Pemkab Lampung Timur Gandeng KPK Perkuat Integritas dan Pengawasan Pemerintahan
Suprapto
LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG TIMUR Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat sistem pengawasan dan integritas tata kelola pemerintahan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Peningkatan Integritas di Aula Utama Setdakab Lampung Timur, Kamis (7/5/2026).
Rakor dihadiri oleh Kasatgas II.3 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi, Kepala BPN, para asisten, Inspektur, Sekretaris DPRD, para kepala OPD, serta undangan lainnya.
Ketua DPRD Lampung Timur, Rida Rotul Aliyah, dalam sambutannya menegaskan pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan demi mewujudkan visi dan misi daerah.
“Kita memiliki cita-cita besar untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah menuju Lampung Timur yang lebih baik. Cita-cita itu tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan sinergi semua pihak, baik eksekutif, legislatif, maupun lembaga lainnya,” ujar Rida.
Ia menambahkan, komunikasi dan kolaborasi antarperangkat daerah harus terus diperkuat.
“Komunikasi dan kolaborasi harus terus dijaga agar capaian yang telah diraih pemerintah daerah dapat terus meningkat. Saya berharap seluruh organisasi perangkat daerah tetap bekerja searah dengan pembangunan daerah dan menjaga kekompakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyebut rakor ini sebagai langkah penting dalam memperkuat pengawasan internal pemerintah daerah sekaligus pengawasan eksternal dari KPK, khususnya terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP).
“Alhamdulillah, sebelum dilakukan pengawasan lebih lanjut, kita mengadakan pengenalan dan pembinaan terlebih dahulu agar menjadi perhatian serius bagi seluruh OPD. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik sesuai harapan,” ujar Ela.
Ela menekankan pentingnya kedisiplinan terhadap jadwal dan kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan sehingga indikator pengawasan dapat tercapai secara maksimal.
“Ke depan, kita ingin tata kelola pemerintahan di Lampung Timur semakin baik, transparan, dan profesional. Tidak ada lagi istilah lampu kuning. Semuanya harus siap dan maksimal demi pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya integritas, pengawasan, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel guna menciptakan pelayanan publik yang optimal.
