KPK Ingatkan Kemensos: Proyek Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu Rawan Korupsi
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan merespons ramai isu harga sepatu Program Sekolah Rakyat yang disebut mencapai sekitar Rp700 ribu per pasang untuk siswa SD hingga SMA. Harga tersebut menuai sorotan dan kecurigaan publik karena dinilai tidak wajar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian khusus terhadap program tersebut, terutama terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ).
“Saat ini KPK melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian. Kajian ini bertujuan untuk memotret potensi kerawanan terjadinya korupsi dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk pada area pengadaan barang dan jasa,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (5/5/2026).
Budi menjelaskan, berdasarkan data penindakan KPK sepanjang 2004–2025, kasus yang berkaitan dengan pengadaan menduduki posisi sangat menonjol.
“Data penindakan KPK 2004–2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara yang kami tangani berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap atau gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara,” ungkapnya.
Karena itu, KPK memperkuat pemantauan melalui berbagai instrumen pencegahan, salah satunya Survei Penilaian Integritas (SPI). Menurut Budi, dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kemensos menunjukkan tren yang perlu diwaspadai.
“Tahun 2024, skor SPI Kemensos berada di angka 79,16 lalu menurun menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori waspada,” tegas Budi.
Ia merinci, pengelolaan pengadaan barang dan jasa di dalam SPI 2024 Kemensos hanya berada di angka 67,66. Pada SPI 2025 terjadi peningkatan, namun masih ada catatan dari para ahli.
“Di area yang sama dalam SPI 2025 memang terjadi peningkatan, tetapi komponen pakar atau ahli masih memberikan nilai relatif rendah, yakni 69,94,” jelasnya.
KPK berharap pemantauan ini dapat mendorong perbaikan sistem pengelolaan program, khususnya yang terkait dengan anggaran besar dan pengadaan massal seperti Program Sekolah Rakyat.
“KPK mendorong penguatan sistem yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” tandas Budi.(*)
