Skandal Penyadapan Ilegal Polri: Eks Kapolri Listyo Sigit Diduga Menjadi 'End User' Utama
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto secara mengejutkan membeberkan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal yang menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, hingga media massa. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Suyudi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan kepolisian, Listyo Sigit diduga kuat berperan sebagai pihak yang memerintahkan aksi tersebut sekaligus menjadi penerima akhir atau end user dari data-data hasil sadapan.
"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," tegas Suyudi di hadapan anggota dewan.
Tidak hanya sebagai penerima informasi, Suyudi mengungkapkan bahwa hasil penyadapan tersebut disinyalir digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum. "Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," tambah Suyudi.
Selain menyeret nama mantan pucuk pimpinan Polri, penyidikan ini juga mengungkap peran sejumlah perwira tinggi lainnya. Irjen Pol Slamet Uliandi, yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri (2021–Oktober 2026), diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Ia disebut memberikan persetujuan operasional penyadapan sekaligus meneruskan laporan hasil analisis kepada Listyo Sigit.
Sementara itu, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, selaku Plt. Kabagmon pada periode Desember 2024 hingga Oktober 2025, diduga menjadi eksekutor yang menerima perintah target penyadapan. Suyudi menjelaskan bahwa Eko memberikan persetujuan teknis melalui pesan singkat tanpa didasari oleh surat permohonan resmi dari penyidik.
Nama lainnya yang disebut dalam keterlibatan ini adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Menurut Suyudi, Ahrie berperan sebagai penyambung perintah dari Listyo Sigit kepada operator di lapangan. Ahrie juga diduga melakukan upaya penghilangan jejak digital.
"Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log, serta pembubaran grup WhatsApp," pungkas Suyudi.
Hingga saat ini, kasus ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian untuk membongkar tuntas jaringan dan motif di balik aksi penyadapan ilegal yang dinilai mencederai integritas institusi Polri tersebut.(*)
