MPR Segera Gelar Rapat Gabungan Bahas Pengisian Kursi Wakil Presiden Pasca-Pengunduran Diri Gibran
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) siang. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas langkah strategis pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah pimpinan MPR menerima langsung surat pengunduran diri Gibran pada Kamis siang. Pertemuan singkat yang berlangsung selama 20 menit tersebut menjadi titik awal proses transisi kepemimpinan ini.
"Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal: pada hari Jumat kita akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR," ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Muzani merinci bahwa rapat gabungan besok akan memfokuskan pembahasan pada empat poin krusial, yakni penentuan jadwal sidang paripurna, mekanisme pengiriman surat permintaan nama calon kepada Presiden Prabowo Subianto, pembentukan tim verifikasi berkas calon, serta pembentukan tim ad hoc untuk penyusunan draf ketetapan MPR.
Terkait prosedur pengisian jabatan, Muzani menekankan bahwa MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari untuk menuntaskan proses ini. Dalam kerangka waktu tersebut, Presiden Prabowo Subianto nantinya diberikan waktu selama 14 hari untuk menyerahkan dua nama calon pengganti Wakil Presiden kepada MPR, terhitung sejak surat permintaan dari MPR dilayangkan.
"Kapan kami akan mengeluarkan surat kepada Presiden? Tunggu rapat gabungan. Rapat gabungannya kapan? Besok," tegas Muzani saat ditanya mengenai durasi waktu operasional.
Hingga saat ini, Gibran Rakabuming Raka belum memberikan keterangan resmi kepada awak media. Pasca-penyerahan surat pengunduran diri, ia terpantau segera meninggalkan gedung parlemen tanpa memberikan komentar lebih lanjut.
Proses pengisian jabatan Wakil Presiden ini dipastikan akan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku demi menjamin stabilitas pemerintahan nasional.(*)
