Eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Resmi Dipecat Tidak Dengan Hormat

Eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Resmi Dipecat Tidak Dengan Hormat
Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Irjen Pol Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari kepolisian.

LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Polri mengambil tindakan tegas terhadap perwira tinggi yang terlibat dalam kasus penyadapan ilegal. Eks Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.

Putusan pemecatan tersebut dibacakan usai Ahrie Sonta menjalani rangkaian sidang kode etik yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, ia dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela terkait keterlibatannya dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa proses hukum terhadap para pihak yang terlibat akan terus bergulir secara bertahap.

"Secara bertahap sidang kode etik ini dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS (Ahrie Sonta)," ujar Isir kepada awak media, Senin (9/11/2026).

Hingga saat ini, Polri telah menahan tiga dari empat tersangka utama dalam perkara ini, yakni eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya kini mendekam di rumah tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Sementara itu, tersangka lainnya, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi, belum dilakukan penahanan karena kondisi kesehatan yang bersangkutan sedang dalam masa pemulihan.

Polri berkomitmen untuk menuntaskan penyidikan dan proses sidang etik terhadap seluruh tersangka guna menjaga integritas dan marwah institusi kepolisian.(*)

Editor: Muklis