Jalan Buntu Ijazah Gibran: Yusril Tegaskan Putusan MA dan MK Final dan Mengikat
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki lagi celah hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui pengadilan.
Hal ini menyusul putusan lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menanggapi keinginan Gibran yang berencana menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji keabsahan dokumen pendidikannya.
Menurut Yusril, perkara ini sudah mencapai titik akhir secara hukum. Ia menekankan bahwa putusan MK yang menyatakan tidak adanya bukti meyakinkan terkait ijazah luar negeri Gibran, serta putusan MA yang membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA, bersifat final dan mengikat (final and binding).
"Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final, oleh karena itu tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas putusan tersebut," ujar Yusril.
Yusril menjelaskan, putusan MA memiliki sifat ex tunc, yang berarti pembatalan surat keterangan penyetaraan tersebut berlaku surut sejak diterbitkan pada Agustus 2019. Akibatnya, objek yang disengketakan dalam proses hukum di PTUN Jakarta saat ini menjadi tidak relevan.
Ia memprediksi bahwa PTUN kemungkinan besar akan menghentikan perkara tersebut karena objek sengketa, yakni Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sudah dieksekusi atau dicabut.
"Saya kira pengadilan akan menghentikan perkara ini dengan sendirinya karena sudah tidak ada objek yang disengketakan dan kemungkinan akan dihapuskan dari register perkara di PTUN Jakarta," tambah Yusril.
Menanggapi gagasan untuk membuktikan keaslian ijazah di luar pengadilan, Yusril menilai bahwa hal tersebut hanya bersifat personal dan tidak akan menjawab masalah hukum yang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan tertinggi. Ia menegaskan bahwa ranah pembuktian ijazah kini telah masuk ke domain hukum publik yang harus tunduk pada ketetapan MA dan MK.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan sikap pasif terhadap perkembangan dinamika di DPR terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat untuk pemakzulan Wakil Presiden. Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau proses yang berlangsung di legislatif.
"Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir, menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat ya. Kita ikuti sajalah apa yang berkembang di DPR, dan pemerintah sebenarnya agak pasif terhadap kasus ini kecuali ada arahan-arahan lain. Tapi sampai hari ini kami bersikap pasif," pungkasnya.(*)
