Delapan Fraksi DPR RI Sepakat Gunakan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Ijazah Wapres
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyepakati pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Delapan fraksi yang menyatakan dukungannya adalah NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, dan Partai Gerindra. Meski telah sepakat, masing-masing fraksi masih dalam proses pengumpulan tanda tangan dari para anggotanya untuk memenuhi persyaratan formal.
Anggota Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto, menegaskan komitmen fraksinya dalam pengajuan hak tersebut. Ia menekankan bahwa langkah ini ditempuh untuk merespons dinamika yang berkembang terkait persyaratan konstitusional wakil presiden.
“Kami dari Fraksi NasDem seluruhnya bulat, 69 anggota telah menyatakan untuk mengajukan hak pendapat,” ujar Sugeng dalam rapat tersebut.
Sugeng menambahkan bahwa proses ini harus segera dituntaskan agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat mengganggu agenda kenegaraan lainnya.
“Tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini. Untuk itu, agar semua proses dipercepat, jangan sampai menyandera kehidupan bernegara yang lebih penting. Secara khusus, hak pendapat ini ditujukan untuk wakil presiden,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap konstitusi dalam pengisian jabatan presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, pemenuhan persyaratan bagi calon pemimpin negara adalah hal mutlak yang harus diperiksa secara transparan.
“Dari Fraksi PDI Perjuangan, pengusul HMP yang kami sampaikan pada hari ini adalah berjumlah 14 anggota,” ungkap Dolfie.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa fraksinya telah menyetorkan daftar 13 nama anggota yang mendukung usulan tersebut.
Sementara itu, fraksi lain seperti PKS dan PKB masing-masing tercatat menyertakan 28 dan 18 anggota dalam daftar pengusul.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menjelaskan bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MD3, serta Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Menurut Saan, hak ini merupakan mekanisme konstitusional yang dimiliki DPR untuk menyikapi berbagai persoalan penting.
“Hak menyatakan pendapat dapat digunakan DPR untuk menyikapi kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, tindak lanjut hak interpelasi maupun angket, serta dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden,” jelas Saan.
Ia menambahkan bahwa syarat minimal pengajuan HMP harus didukung oleh setidaknya 25 anggota DPR yang dilengkapi dengan dokumen pendukung mengenai materi serta alasan pengajuan.
Hingga saat ini, proses verifikasi dokumen terus berlangsung untuk memastikan seluruh prosedur administratif terpenuhi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.(*)
