Kabakom RI Bantah Presiden Prabowo Instruksikan Gibran Lakukan Gugatan ke PTUN

LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait sengketa ijazah pribadinya memicu kebingungan publik.

Gibran sebelumnya mengaku diminta untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun narasi tersebut dibantah keras oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Kabakom), Syahganda Nainggolan.

Ketidakselarasan informasi ini bermula saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada awak media di Istana Wapres, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan nasihat khusus terkait isu ijazah yang masih bergulir.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari jenjang SD sampai dengan S1," ujar Gibran saat ditemui di Istana Wapres.

Gibran menambahkan, dirinya berencana melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung guna menuntaskan isu tersebut.

Namun, narasi tersebut segera diklarifikasi oleh Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Rabu,(11/11/2026). Syahganda menegaskan bahwa tidak mungkin Presiden Prabowo menganjurkan langkah hukum lanjutan, mengingat persoalan tersebut dianggap sudah selesai.

Menurut Syahganda, posisi hukum Presiden telah diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia merujuk pada pernyataan Yusril yang menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan ijazah Gibran sudah bersifat final dan mengikat.

"Yusril mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN. Artinya, itu yang didiskusikan dengan Presiden. Itulah concern (perhatian) Presiden," tegas Syahganda.

Syahganda meyakini bahwa pandangan hukum Yusril merupakan representasi dari pandangan hukum Presiden Prabowo. Oleh karena itu, ia membantah adanya saran agar Gibran melakukan perlawanan hukum lanjutan.

"Sehingga, tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk melakukan perlawanan hukum lagi. Karena Yusril adalah Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden diwakili oleh Profesor Yusril," pungkasnya.

Hingga saat ini, perbedaan keterangan antara pihak Istana Wapres dan Badan Komunikasi Pemerintah ini masih menjadi sorotan, mengingat kedua belah pihak merujuk pada pertemuan yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, menanggapi keinginan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Yusril menilai Gibran tak memiliki jalur hukum lain untuk keabsahan ijazahnya, termasuk mengajukan peninjauan kembali (PK). Sebab, kata dia, putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bersifat final.

"Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat 'final and binding', tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," jelas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril mengatakan, saat ini sudah ada putusan di peradilan tertinggi yakni, MA dan MK terkait ijazah Gibran. Adapun MK menyatakan tak ada bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri setingkat SMA.

Sementara itu, putusan MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran. Bahkan, MA memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut.

"Putusan (MA) itu bersifat 'ex tunc', membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019 kalau saya tidak salah," ujarnya.

Yusril menyampaikan putusan MA kemungkinan besar akan berdampak gugatan yang bergulir di PTUN Jakarta. Hal ini karena objek yang disengketakan sama dengan objek yang diputus oleh MA.

"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu. Apalagi yang mau disengketakan?" tutur Yusril.(*)