Yusril Ihza Mahendra: Kekosongan Wakil Presiden Tidak Mengganggu Roda Pemerintahan
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak menghambat jalannya roda pemerintahan. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan penuh untuk memimpin negara, baik saat berada di dalam maupun luar negeri.
Penegasan ini disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia menjelaskan bahwa secara konstitusional, tugas Wakil Presiden adalah membantu Presiden, sehingga ketidakhadiran sosok pendamping tidak melumpuhkan fungsi eksekutif.
"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Sebab, kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden," ujar Yusril. Kamis, (12/11/2026).
Yusril menambahkan bahwa ketiadaan Wakil Presiden tidak lantas memicu perlunya pengalihan tugas kepada triumvirat—tiga pejabat tinggi negara—meskipun Presiden sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam sistem hukum Indonesia, pengambilan keputusan tetap menjadi wewenang utama Presiden.
"Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi, Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri; tidak masalah itu," jelasnya.
Menurut Yusril, koordinasi pemerintahan tetap berjalan efektif melalui para menteri yang menjalankan fungsi di bidangnya masing-masing. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini pun dipandang telah menghilangkan hambatan geografis bagi Presiden untuk memberikan instruksi langsung.
"Tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah serta instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus meluruskan pemahaman publik bahwa Wakil Presiden, meskipun menjabat, tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri. Segala keputusan yang ditandatangani oleh Wakil Presiden atas nama Presiden tetap berstatus sebagai keputusan Presiden.(*)
