KONI Lampung Timur Berpolemik, Cabor Desak Pembentukan Caretaker Jelang Porprov 2026
Kemas Hasan 
LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG TIMUR Polemik internal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lampung Timur kembali memanas menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Lampung 2026.
Sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) secara terbuka mempertanyakan keabsahan kepengurusan KONI Lampung Timur di bawah pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum, Arif Wijaya Putra.
Ketegangan tersebut mencuat setelah digelarnya kegiatan Stadium General dan Rapat Koordinasi KONI Lampung Timur. Senin, (25/5/2026).
Sejumlah pengurus cabor memilih tidak menghadiri kegiatan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap kepemimpinan Plt Ketua Umum yang dinilai tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi KONI.
Selain itu, para pengurus cabor menilai kegiatan tersebut tidak melibatkan seluruh cabang olahraga yang sebelumnya telah mengikuti verifikasi faktual oleh KONI Provinsi Lampung dalam rangka persiapan Porprov 2026.
Mereka juga menyoroti isi undangan kegiatan yang mencantumkan Bupati Lampung Timur sebagai salah satu keynote speaker.
Namun dalam pelaksanaannya, Bupati hanya hadir singkat tanpa memberikan sambutan resmi dan meninggalkan lokasi usai sesi foto bersama.
Salah satu penggiat olahraga Lampung Timur, Arip Setiawan, yang mewakili sejumlah pengurus cabor, menegaskan pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut.
“Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan konflik internal KONI yang terus berlarut-larut, apalagi menjelang Porprov 2026,” ujar Arip.
Menurutnya, masa bakti kepengurusan KONI Lampung Timur telah berakhir, sehingga KONI Provinsi Lampung seharusnya segera mengambil langkah tegas dengan membentuk caretaker sesuai aturan organisasi.
“Kami mendesak KONI Provinsi Lampung segera membentuk caretaker agar ada kepastian arah organisasi dan pembinaan atlet tidak terganggu,” tegasnya.
Arip juga mengungkapkan bahwa desakan tersebut tidak hanya dilatarbelakangi penolakan sejumlah cabor, tetapi juga sikap Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga yang dinilai belum mengakui kepengurusan saat ini.
Lebih lanjut, ia menyoroti penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Atas Kantor Bupati Lampung Timur.
Ia meminta pemerintah daerah bersikap lebih bijak dalam menyikapi persoalan administrasi tersebut agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun masalah hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai kesalahan prosedur administrasi berdampak pada tata kelola organisasi dan penggunaan anggaran hibah yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum,” ujarnya.
Arip juga mengaku pesimistis terhadap pencapaian target prestasi Lampung Timur pada Porprov Lampung 2026 jika konflik internal tidak segera diselesaikan.
“Jika kondisi kepengurusan KONI masih seperti sekarang, saya meragukan target prestasi Porprov bisa tercapai,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, KONI Provinsi Lampung belum memberikan kepastian terkait jadwal pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Lampung Timur.(*)
