Mahasiswa Temui Wapres, Beri Tenggat 5 Hari untuk Penuhi Tuntutan
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aksi unjuk rasa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026). Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa menyampaikan aspirasi secara langsung di hadapan Wapres.
Koordinator aksi dari BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi, mengatakan bahwa pertemuan tersebut berlangsung terbuka dan aspiratif.
“Kami menyampaikan keluh kesah mahasiswa, baik dari daerah maupun skala nasional, secara konstitusional kepada Bapak Wapres,” ujar Abdi.
Ia menuturkan bahwa pihak Wapres menanggapi dengan positif dengan mencatat seluruh poin tuntutan mahasiswa.
“Bapak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami dan akan menjadikannya bahan evaluasi ke depan,” katanya.
Mahasiswa membawa memorandum yang berisi beberapa klaster tuntutan strategis.
Pada klaster fiskal dan pendidikan, mereka mendesak pemerintah membekukan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Selain itu, mereka meminta adanya audit transparansi terhadap kebijakan kedaulatan pangan.
Mahasiswa juga mendorong pengalihan efisiensi anggaran untuk subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya operasional pendidikan tinggi agar lebih terjangkau.
Pada klaster hukum, mahasiswa mengusulkan agar pemerintah merekomendasikan legislative review terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.
Sementara itu, dalam klaster ekonomi, mahasiswa mendesak intervensi otoritas moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta meminta pembatalan kenaikan harga BBM jenis pertamax di tingkat regional.
“Kenaikan tersebut dinilai menghancurkan daya beli masyarakat,” kata Abdi.
Mahasiswa memberikan tenggat waktu selama lima hari kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut.
“Kami memberi waktu 5 x 24 jam. Jika tidak ada realisasi, kami akan kembali turun ke jalan dalam aksi lanjutan,” ujar Abdi.
Ia menegaskan bahwa jika pemerintah tidak menunjukkan langkah konkret hingga batas waktu yang ditentukan, mahasiswa akan menilai pemerintah kehilangan legitimasi moral.
Abdi menyebutkan bahwa Wakil Presiden menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi mahasiswa.
“Bapak Wapres menerima hasil kajian kami dan akan mengaudit serta mengonsolidasikan untuk dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Mahasiswa berharap pemerintah tidak menutup ruang dialog.
“Pesan kami, pemerintah jangan tuli terhadap aspirasi rakyat,” ucapnya.
Pertemuan tersebut menjadi salah satu upaya dialog antara pemerintah dan mahasiswa di tengah gelombang aksi yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.(*)
