Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, Warga Beralih ke Pertalite, Ancaman bagi Target SDGs Mencuat
Suprapto
LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG TIMUR Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku pada Rabu,(10/6/2026), memicu perubahan perilaku konsumen.
Banyak pengendara kini mempertimbangkan beralih ke BBM bersubsidi, terutama Pertalite, setelah harga Pertamax melonjak signifikan.
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga sejumlah BBM nonsubsidi dengan alasan penyesuaian terhadap kenaikan harga minyak mentah dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Adapun daftar harga BBM terbaru sebagai berikut:
Biosolar (subsidi) tetap Rp6.800 per liter, Pertalite (subsidi) tetap Rp10.000 per liter, Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter, Pertamax Turbo tetap Rp20.750 per liter, Dexlite tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex tetap Rp24.800 per liter.
Lonjakan harga ini langsung terasa di lapangan. Sejumlah pengendara yang sebelumnya menggunakan Pertamax mulai beralih ke Pertalite demi menekan pengeluaran.
“Saya biasanya pakai Pertamax. Namun sekarang harganya terlalu mahal, jadi kemungkinan beralih ke Pertalite. Saya berharap ada penurunan harga atau kebijakan subsidi tambahan,” ujar Wawan, seorang pengendara motor,
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun.
“Pemerintah berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi guna melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas energi,” kata perwakilan Kementerian ESDM.
Meski demikian, kenaikan BBM nonsubsidi diperkirakan mendorong efek berantai terhadap perekonomian.
Biaya transportasi dan distribusi berpotensi meningkat, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.
Fenomena ini dikenal sebagai inflasi dorongan biaya (cost-push inflation).
“Jika biaya harian meningkat sementara pendapatan tetap, kami sebagai pekerja informal menjadi pihak yang paling terdampak,” kata Yanto, seorang pekerja informal.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menghadapi dilema.
Mereka harus memilih antara menaikkan harga jual atau menanggung beban biaya operasional yang semakin tinggi.
“Bahan baku dan ongkos kirim naik, tetapi menaikkan harga jual tidak mudah karena daya beli masyarakat menurun,” ujar pelaku UMKM di sektor makanan.
Selain itu, petani dan nelayan juga merasakan dampaknya. BBM merupakan komponen utama dalam operasional produksi dan distribusi hasil panen maupun tangkapan.
Sejumlah pengamat menilai kenaikan harga energi ini berpotensi menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, akses energi terjangkau, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta penanganan perubahan iklim.
“Keterjangkauan energi menjadi faktor penting. Tanpa alternatif yang memadai, kelompok rentan akan semakin terbebani,” ujar seorang pengamat kebijakan energi.
“Transisi energi harus berjalan secara adil agar tidak membebani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil", imbuhnya.
Sejumlah langkah dinilai perlu segera dilakukan pemerintah, antara lain memastikan bantuan sosial tepat sasaran, memberikan subsidi transportasi publik, mendukung UMKM, mengendalikan harga pangan, serta mendorong efisiensi energi di masyarakat.
Kenaikan BBM nonsubsidi kali ini menunjukkan bahwa kebijakan energi tidak hanya berkaitan dengan fiskal negara, tetapi juga berdampak langsung pada daya beli masyarakat, kesenjangan sosial, serta arah pembangunan berkelanjutan di Indonesia.(*)
