Sinergi Pemkab Lampung Utara dan BGN: Optimalkan Program Makan Bergizi Lewat Peran BUMDes
Furkon Ari 
LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG UTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara memperkuat komitmen dalam menjamin kualitas Program Makan Bergizi (MBG). Melalui sinergi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, pemerintah daerah resmi menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengawal rantai pasok dan tata kelola program nasional tersebut.
Langkah strategis ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pengelola BUMDes dengan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gedung Pusiban Agung, Rabu (22/7/2026).
Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan fondasi hukum untuk memberdayakan ekonomi desa. Ia berharap BUMDes mampu menjadi penyokong utama kebutuhan bahan pangan lokal bagi dapur-dapur MBG.
"Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri. Melalui kemitraan ini, BUMDes tidak hanya membuka akses pasar, tetapi juga membangun rantai pasok pangan lokal yang kuat guna memenuhi kebutuhan dapur program MBG," ujar Hamartoni saat memberikan sambutan.
Namun, di balik optimisme tersebut, hasil evaluasi menunjukkan adanya beberapa aspek yang mendesak untuk dibenahi. Kepala Kejari Lampung Utara, Edy Subhan, menyoroti pentingnya keseragaman standar layanan guna menjaga akuntabilitas anggaran negara.
"Hasil evaluasi kami menunjukkan program ini telah dirasakan manfaatnya di banyak sekolah. Namun, tata kelola pelaksanaannya belum seragam. Perlu ada pembenahan segera, mulai dari validasi data penerima hingga transparansi administrasi agar kualitas pelayanan semakin optimal," tutur Edy.
Sejalan dengan hal tersebut, Koordinator BGN Wilayah Lampung Utara, Anggi Prasetyo, menekankan bahwa koordinasi lintas lembaga ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan.
"Kami ingin memastikan setiap mitra memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pemerintah pusat. Bersama pemda dan pihak Kejaksaan, kami terus menguatkan kapasitas SPPG agar mutu layanan Program MBG terus meningkat secara berkala," jelas Anggi.
Hingga saat ini, tercatat sebanyak 75 dapur SPPG telah beroperasi di Lampung Utara, sementara 36 lainnya tengah dalam proses perizinan. Program MBG di wilayah ini ditargetkan menjangkau 164.332 penerima manfaat, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lanjut usia.
Bupati Hamartoni juga menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengawasan ketat. Ia bahkan mengimbau para mitra pengelola program agar menyisihkan sebagian keuntungan untuk membantu kebutuhan sekolah siswa, seperti penyediaan alat tulis dan tas, sebagai bentuk kepedulian sosial.(*)
