Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Menkeu Tegaskan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat dan Jauh dari Krisis

LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada 1997–1998, meskipun nilai tukar rupiah sempat menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terhadap pelemahan rupiah.

Ia memastikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan baik, didukung oleh kondisi fiskal yang dinilai kuat serta pertumbuhan ekonomi yang stabil.

“Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1997-1998. Fiskal kita baik, ekonominya juga bagus. Hanya ada sentimen negatif di pasar yang sedikit menekan nilai tukar, dan itu bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih kuat,” ujar Purbaya.

Nilai tukar rupiah diketahui menembus level Rp18.000 per dolar AS pada 4 Juni 2026, yang menjadi titik terlemah dalam sejarah dan memicu kekhawatiran di pasar keuangan. 

Namun, menurut Purbaya, tekanan tersebut lebih banyak dipengaruhi sentimen global dan dinamika pasar, bukan karena lemahnya kondisi ekonomi domestik.

Untuk mengatasi tekanan tersebut, pemerintah akan memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia (BI). 

Langkah ini diharapkan mampu memulihkan kepercayaan pasar dan mendorong penguatan rupiah.

Ia menjelaskan, upaya sinkronisasi tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan strategis, seperti meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik agar aliran modal asing kembali masuk, serta menjaga likuiditas di sektor perbankan.

“Ke depan, kami pastikan koordinasi antara pemerintah dan bank sentral akan semakin kuat agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras serta memberikan dampak nyata pada perekonomian,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengelola kas negara secara optimal dengan tetap menempatkannya di Bank Indonesia dan meningkatkan imbal hasil agar tetap kompetitif di mata investor.

Purbaya menilai, kolaborasi kebijakan yang efektif akan berdampak langsung pada pelaku usaha, terutama dalam menekan biaya produksi yang bergantung pada bahan baku impor.

“Dengan kebijakan yang sinkron, biaya produksi bisa ditekan, dan dunia usaha akan lebih kuat menghadapi tekanan eksternal,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyoroti persoalan penumpukan barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang berpotensi menghambat rantai pasok industri. 

Ia meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menambah personel serta mempercepat proses pemeriksaan dokumen.

Selain itu, pemerintah tengah mengkaji regulasi terkait pemberian sanksi bagi barang yang terlalu lama tersimpan di pelabuhan guna mencegah kemacetan logistik di masa depan.

Menutup pernyataannya, Purbaya menegaskan optimisme pemerintah terhadap arah pembangunan ekonomi nasional yang dinilai tetap berada di jalur yang tepat.

“Kami optimistis, dengan kepemimpinan yang kuat dan strategi yang jelas, perekonomian Indonesia akan terus berjalan sesuai rencana pembangunan,” tegasnya.(*)