Istana Tegaskan Perubahan Kursi Wapres Hanya Teknis, Bukan Politik
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Istana memberi penjelasan resmi terkait perubahan tata letak kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak lagi sejajar dengan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/7/2026).
Perubahan posisi ini sempat memicu perhatian publik setelah kursi Wapres ditempatkan di sisi kanan depan Presiden, sejajar dengan kursi menteri-menteri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penempatan kursi tersebut murni disebabkan oleh kebutuhan teknis penyampaian materi.
“Kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari Bapak Wakil Presiden, menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Prasetyo menjelaskan bahwa Sidang Kabinet Paripurna pada 20 Juli merupakan rapat rutin evaluasi semester pertama pemerintahan.
Presiden Prabowo memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas dan memberikan arahan percepatan penyelesaian target pemerintah pada semester kedua.
Dalam penyampaian materi yang memuat banyak data, Presiden menggunakan teleprompter sehingga posisi duduk disesuaikan dengan penempatan Presiden di tengah ruangan.
“Tata letak berubah karena kebutuhan teknis penyampaian materi. Presiden berada di tengah ruangan untuk memudahkan penggunaan teleprompter,” kata Prasetyo, menegaskan bahwa perubahan layout tidak bermakna lain.
Prasetyo juga menepis anggapan bahwa perubahan posisi mencerminkan ketidaksetaraan antara Presiden dan Wakil Presiden.
“Tidak ada, sama sekali tidak ada. Kami sekarang dalam posisi kompak-kompaknya. Semua berusaha keras mencapai garis kebijakan Bapak Presiden dan program prioritas nasional, semata-mata untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” tambahnya.
Prasetyo menambahkan bahwa pemerintah menyadari masih banyak persoalan yang harus ditangani demi kesejahteraan masyarakat, sehingga kerja sama dan kebersamaan di lingkup pemerintahan menjadi kunci dalam menyelesaikan tantangan tersebut.(*)
