BGN Beberkan Alasan Libatkan Polri, TNI, dan Kadin di Awal Program Makan Bergizi Gratis
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan alasan pelibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada tahap awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengungkapkan bahwa pada awal pelaksanaan MBG, BGN tidak mungkin langsung membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema pengadaan barang dan jasa yang prosedurnya memakan waktu lama.
“Di awal Program MBG berjalan, kami tidak mungkin langsung membangun SPPG menggunakan skema proses pengadaan barang dan jasa. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan harus ada percepatan,” kata Sony dalam acara satu tahun Program MBG untuk pemberdayaan masyarakat di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Menurut dia, Polri, TNI, dan Kadin dipilih karena telah memiliki jaringan dan sumber daya yang kuat di seluruh wilayah Indonesia sehingga dinilai mampu mempercepat pembangunan SPPG sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat.
“Tahun 2025 kami belum yakin apakah betul program ini sudah sepenuhnya didukung masyarakat atau bagaimana pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaannya. Karena itu, direncanakan dibangun 1.542 SPPG menggunakan APBN di 514 kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota tiga SPPG,” ujarnya.
“Lalu untuk percepatan, yang diperintahkan untuk membangun SPPG itu Polri 1.000, TNI 1.000, Kadin 1.000. Jadi, kalau sekarang ada yang bertanya ‘Mengapa Polri 1.000? Mengapa TNI 1.000?’, itu ceritanya. Pada waktu itu memang butuh percepatan, maka ditunjuk,” kata Sony menegaskan.
Sony menjelaskan, target awal Program MBG pada 2025 adalah pembangunan 5.000 SPPG yang melayani sekitar 15 juta penerima manfaat. Namun, kebutuhan percepatan membuat pemerintah tidak mungkin mengandalkan penuh mekanisme pengadaan barang dan jasa.
“Itu pemberdayaan masyarakat, inilah cerdasnya pemerintah. Apabila 26.663 SPPG yang dibangun itu seluruhnya menggunakan proses pengadaan barang dan jasa, berapa ratus kelompok kerja yang harus dibentuk? Berapa hari proses pengadaan untuk menentukan satu pemenang jasa? Alhamdulillah, dengan mekanisme ini, 26.663 SPPG sudah terbangun, bahkan semalam saya lihat sudah lebih dari 27 ribu,” paparnya.
Hingga saat ini, kata dia, penerima manfaat Program MBG telah mencapai 62,35 juta jiwa, yang terdiri atas 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta non-peserta didik.
“Sekarang, MBG telah memberdayakan masyarakat melalui para pemasok bahan kebutuhan SPPG sebanyak 116.465 pemasok. Inilah salah satu bentuk efek pengganda (multiplier effect) Program MBG, yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat. Dari sekitar 26 ribu SPPG yang ada, seluruhnya melibatkan partisipasi masyarakat,” tutur Sony.
Ia menambahkan, dalam operasional tiap SPPG, Program MBG melibatkan pelaku usaha lokal, antara lain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, hingga pasar tradisional.
“Saat ini ada 116.465 pemasok yang terlibat, terdiri atas 11.430 koperasi, 1.180 BUMDes, 48.000 UMKM, dan sekitar 54.000 pemasok lainnya,”pungkasnya.(dikutip dari Antara)
