Pemkab Lamtim Resmi Luncurkan MRC: Solusi Perlindungan Pekerja Migran Responsif Gender

LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG TIMUR Pemerintah Kabupaten Lampung Timur resmi melakukan kick off layanan terpadu pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui integrasi Migrant Worker Resources Center (MRC) ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lampung Timur, Kamis (24/9/2026).

Integrasi MRC dan MPP tersebut disebut menjadi model pertama di Indonesia yang menggabungkan layanan pemerintah dengan pendampingan organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja migran, serta mitra pembangunan untuk memberikan perlindungan kepada calon PMI, PMI, purna PMI, dan keluarga pekerja migran.

Kegiatan yang berlangsung di Halaman MPP komplek Islamic Center Lampung Timur, tersebut dihadiri Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, jajaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala BP3MI Lampung Kombes Pol Mulia Nugraha, perwakilan ILO, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Solidaritas Perempuan, Bupati Lampung Timur, jajaran Forkopimda Lampung Timur, kepala perangkat daerah, camat, serta tamu undangan lainnya. 

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengatakan, kehadiran MRC yang terintegrasi dengan MPP merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan warga Lampung Timur yang bekerja maupun akan bekerja di luar negeri.

"Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Timur, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri yang telah berkenan hadir secara langsung untuk meresmikan layanan strategis ini," kata Ela.

Menurut Ela, model tersebut mengintegrasikan MPP dan MRC sebagai layanan terpadu pelindungan PMI dengan melibatkan pemerintah, serikat buruh migran dan organisasi perempuan.

Model layanan itu juga diperkuat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) daerah agar pelayanan dapat dilakukan secara terpadu, mudah diakses, inklusif, serta responsif gender, termasuk bagi keluarga PMI sejak dari tingkat desa.

Ela menjelaskan, Lampung Timur merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Provinsi Lampung. Bekerja ke luar negeri menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus mendukung perekonomian daerah.

Namun, menurutnya, proses migrasi juga memiliki berbagai risiko, mulai dari informasi pekerjaan yang tidak benar, perekrutan nonprosedural, hingga persoalan perlindungan hukum di negara penempatan.

Karena itu, MRC di MPP Lampung Timur diharapkan tidak sekadar menjadi tempat pelayanan administrasi, tetapi juga pusat informasi, edukasi, konsultasi, pengaduan, serta pendampingan bagi calon PMI, PMI, purna PMI dan keluarga.

"Melalui kolaborasi dan sinergi antara KP2MI, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, ILO, SBMI, Solidaritas Perempuan, pemerintah desa serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, kita ingin memastikan informasi mengenai peluang kerja luar negeri tersaji secara akurat dan transparan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ela mengungkapkan data pengiriman PMI asal Lampung Timur mencapai ribuan orang setiap tahun.

Berdasarkan data yang disampaikannya, sepanjang 2025 Lampung Timur mengirim sekitar 9.343 PMI, sedangkan hingga September 2026 jumlahnya telah mencapai 7.668 PMI.

"Rata-rata per tahun sekitar 9.000 sampai 10.000. Ini fakta yang tidak bisa kita tutup mata lagi," kata Ela.

Dia mengatakan kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah perlu memastikan migrasi berlangsung aman, legal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemkab Lampung Timur juga mendorong kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai migrasi aman. Selain itu, Ela menyebut dukungan pembiayaan keberangkatan PMI telah disiapkan melalui BPRS Bank Lampung untuk membantu masyarakat memperoleh pembiayaan dengan beban yang lebih ringan.

Ela juga menyampaikan rencana agar pada 2027 urusan pelindungan PMI dapat menjadi dinas tersendiri dalam struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur.

"Insyaallah 2027 perlindungan PMI di dalam SOTK menjadi dinas tersendiri di Kabupaten Lampung Timur supaya meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal," ujarnya.

Gubernur Lampung, yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Yayan Ruchyansah mengatakan, perlindungan pekerja migran berkaitan erat dengan masa depan ketenagakerjaan Provinsi Lampung.

Dia menyebut berdasarkan data BPS per Mei 2024, angkatan kerja Lampung sekitar 5,15 juta jiwa dengan 4,95 juta penduduk bekerja dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,97 persen. Sementara pekerja formal baru sekitar 30,83 persen.

Menurut Yayan, kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kualitas tenaga kerja sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan yang produktif, layak dan terlindungi.

"Di tengah terbukanya pasar kerja global, ini menjadi peluang bagi anak-anak muda Lampung. Tetapi peluang tersebut harus disiapkan dengan keterampilan, informasi yang benar, dokumen lengkap, jalur resmi, dan pemahaman atas hak-haknya," ujarnya.

Dia menilai MRC memiliki peran strategis karena masyarakat dapat memperoleh informasi dan pendampingan secara terpadu mulai dari persiapan, pelatihan, dokumen, penempatan, perlindungan selama bekerja hingga kembali ke tanah air.

"Pemprov Lampung, juga terus mendorong program kelas migran vokasi Jepang untuk membekali siswa SMA dan SMK dengan keterampilan, kemampuan bahasa dan kesiapan menghadapi budaya kerja di negara tujuan," kata Yanyan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghadirkan MRC di MPP.

Dia mengatakan perlindungan pekerja migran harus diwujudkan melalui langkah konkret dan terukur. Menurutnya, kehadiran negara harus dirasakan sejak seseorang mempersiapkan diri untuk bekerja ke luar negeri hingga kembali ke tanah air.

"Bagi Bapak Presiden, melindungi satu pekerja migran itu sama artinya menyelamatkan satu keluarga. Dan menyelamatkan satu keluarga di Indonesia, itu sama artinya menjaga nyala masa depan Indonesia," kata Dzulfikar.

Dzulfikar juga menyampaikan bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia akan memberikan kuota program SMK Go Global sebanyak 2.000 orang pada tahun 2027 sebagai bentuk apresiasi terhadap inisiatif MRC di Lampung Timur.

Program SMK Go Global, jelasnya, diarahkan untuk memastikan calon pekerja migran memiliki kompetensi sebelum bekerja di luar negeri.

"Kompetensi ini ada dua bagi pekerja migran: yang pertama adalah skill, dan yang kedua adalah bahasa," ujarnya.

Dia mencontohkan peluang kerja ke Jepang yang membutuhkan kesiapan bahasa, selain keterampilan, dokumen, kondisi fisik dan pemahaman mengenai budaya kerja.

Menurut Dzulfikar, pekerja migran juga perlu memiliki visi yang jelas ketika memutuskan bekerja ke luar negeri, sehingga hasil kerja dapat memberikan dampak terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Dengan beroperasinya MRC yang terintegrasi dalam MPP, diberharapkan masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih mudah dan terpadu.

Layanan tersebut diarahkan untuk mencakup penyediaan informasi pekerjaan luar negeri, konsultasi, persiapan keberangkatan, kelengkapan dokumen, pendampingan, pengaduan, hingga informasi terkait perlindungan PMI dan keluarganya.

Sebelumnya, Pemkab Lampung Timur juga telah melakukan finalisasi SOP MRC bersama berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan mekanisme pelayanan, koordinasi antarinstansi serta penanganan dan rujukan persoalan PMI dapat berjalan secara jelas.

Melalui integrasi tersebut, Lampung Timur berupaya membangun ekosistem migrasi yang aman, legal dan terlindungi, sekaligus memastikan pekerja migran tidak hanya berangkat dengan keterampilan yang memadai, tetapi juga memahami hak dan kewajibannya sejak dari kampung halaman hingga kembali ke Indonesia.(**)