Forum Program Desa Migran EMAS Kabupaten Lampung Timur

LAMPUNGKU.ID, METRO Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menegaskan komitmennya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera).

Komitmen tersebut disampaikan dalam Lokakarya Multi Stakeholder Forum Program Desa Migran EMAS Kabupaten Lampung Timur yang digelar di Aidia Grand Hotel, Kota Metro, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, GIZ, dan Lakpesdam PBNU, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga pemerintah desa.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BP3MI Lampung Kombes Pol. Mulya Nugraha, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Miftahuddin, Kepala Bappeda Lampung Timur, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Plt Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja, Rois Syuriah PCNU Lampung Timur, sejumlah kepala OPD terkait, serta para undangan lainnya.

Sekretaris Daerah Lampung Timur, Rustam Effendi, menyatakan bahwa Lampung Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah pekerja migran yang cukup besar. 

“Pekerja migran telah memberikan kontribusi nyata, tidak hanya bagi peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga bagi pembangunan daerah melalui remitansi, peningkatan keterampilan, serta pengalaman kerja yang diperoleh dari luar negeri,” ujarnya.

Namun, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan, antara lain keberangkatan nonprosedural, minimnya informasi dan pelatihan, perlindungan tenaga kerja, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga PMI setelah kembali ke kampung halaman.

Menurut Rustam, Program Desa Migran EMAS menjadi langkah strategis karena tidak hanya membangun sistem layanan migrasi yang aman, tetapi juga menciptakan ekosistem pemberdayaan masyarakat desa agar lebih mandiri, produktif, dan sejahtera.

“Persoalan pekerja migran tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat itu sendiri,” tegasnya.

Wakil Ketua Lakpesdam PBNU, Muhammad Nur Khoiron, mengungkapkan bahwa negara tujuan favorit pekerja migran asal Indonesia, termasuk dari Lampung Timur, masih didominasi Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. 

“Sebagian besar bekerja di sektor pekerja rumah tangga dan buruh perkebunan, dengan rata-rata pendidikan lulusan SMP,” paparnya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan literasi keuangan agar PMI memiliki peluang kerja yang lebih baik dan lebih aman.

Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI, Sukarman, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan lokakarya ini.

Ia menjelaskan bahwa Lampung Timur menjadi titik kedelapan penyelenggaraan lokakarya serupa di Indonesia. 

“Ini adalah gerakan membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sebagai langkah awal strategis. Banyak tantangan yang harus diselesaikan bersama dari tingkat pusat hingga daerah,” ujarnya.

Menurut Sukarman, pemberdayaan ekonomi dan sosial harus menjadi pemicu utama bagi seluruh pemangku kepentingan agar perlindungan PMI berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan keluarga mereka.

“Semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pekerja migran Indonesia yang terlindungi, berdaya, dan sejahtera,” pungkasnya.(*)