Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, Kemenag Lampung Timur Eratkan Kerjasama dengan Kejari

Perkuat Mitigasi Risiko Hukum, Kemenag Lampung Timur Eratkan Kerjasama dengan Kejari
Penandatangan kerjasama perkuat Mitigasi Risiko Hukum/ist

LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG TIMUR Memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lampung Timur menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sekaligus sosialisasi penyuluhan hukum, Selasa (17/11/2026).

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis kedua lembaga dalam memperkuat pendampingan hukum, khususnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), sekaligus mengantisipasi potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas dan pengelolaan anggaran negara.

Kepala Kantor Kemenag Lampung Timur, Rokhman, mengatakan kerja sama tersebut bukan sekadar pemenuhan administrasi kelembagaan, melainkan bentuk komitmen untuk membangun sinergi dalam memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, cakupan tugas Kemenag yang meliputi pelayanan keagamaan, pendidikan madrasah, hingga pengelolaan program dan anggaran negara membutuhkan pemahaman hukum yang baik.

"Kerja sama ini tidak hanya kita manfaatkan ketika persoalan hukum telah terjadi, tetapi justru menjadi sarana untuk melakukan langkah-langkah pencegahan sejak dini. Lebih baik kita melakukan mitigasi risiko daripada menghadapi persoalan hukum di kemudian hari," ujar Rokhman.

Dia menegaskan, setiap pelaksanaan tugas harus dilandasi integritas, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.

"Kerja sama ini bukan untuk membuat ASN takut mengambil keputusan, melainkan agar setiap keputusan dan pelaksanaan tugas dilakukan secara tepat, terukur, memiliki dasar hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Saptono, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memperkuat sinergi kelembagaan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dia menjelaskan, Kejaksaan tidak hanya menjalankan tugas di bidang pidana, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Melalui MoU ini, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Timur siap memberikan dukungan hukum kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Saptono.

Dia berharap, kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui koordinasi dan komunikasi yang berkesinambungan.

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta bentuk kerja sama lainnya dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan berbagai persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dapat ditangani secara lebih efektif.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Kepala Kantor Kemenag Lampung Timur Rokhman beserta para kepala seksi, pimpinan satuan kerja madrasah dan Kantor Urusan Agama (KUA), serta unsur organisasi profesi dan pemangku kepentingan di lingkungan Kemenag, di antaranya Pokjawas, Pokjaluh, dan IPARI.

Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman terhadap aspek hukum sekaligus memperkuat koordinasi antarsatuan kerja.

Dengan adanya kerja sama ini, Kemenag dan Kejari Lampung Timur berharap tercipta tata kelola kelembagaan yang semakin tertib, profesional, dan berintegritas, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek kepatuhan hukum.

Editor: Muklis