Lampung Timur Kembali Raih WTP, Delapan Kali Berturut-turut
Suprapto
LAMPUNGKU.ID, BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung dalam sebuah acara resmi di Auditorium BPK, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Jumat (29/5/2026).
Penyerahan opini WTP dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah.
Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat daerah, antara lain Wakil Ketua DPRD Lampung Timur Arian Putra Marga, Sekretaris Daerah Rustam Effendi, Kepala Inspektorat Tarmizi, serta Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Sukartono.
Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Lampung Timur karena merupakan raihan WTP kedelapan kalinya secara berturut-turut.
Prestasi tersebut menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan tersebut. Ia menilai, opini WTP yang kembali diraih merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, capaian ini menjadi bukti komitmen kami dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Ini juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ela.
Menurutnya, opini WTP tidak sekadar penghargaan administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran secara tepat guna dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat pengawasan internal serta menjaga disiplin dalam pengelolaan keuangan agar setiap program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga berharap prestasi tersebut mampu mendorong seluruh aparatur pemerintah daerah untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“Opini WTP ini harus selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Sebagai informasi, opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah yang dinilai telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.(*)
