Sekda Lampung Timur Segera Panggil Plt Kadis PUPR Terkait Isu Absensi
Suprapto
LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG TIMUR Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Timur, Rustam Effendi, menanggapi serius kabar mengenai dugaan jarang masuk kantor yang dialamatkan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Primadiartha Ramadheni alias Rama.
Rustam mengaku terkejut dengan informasi tersebut. Pasalnya, selama ini ia menilai koordinasi dengan yang bersangkutan berjalan normal.
"Biasanya, kalau saya membutuhkan koordinasi, saya panggil jam sekian ke ruangan saya dan dia datang untuk bekerja. Jika ada informasi dia tidak pernah masuk kantor, tentu itu membuat saya heran," ujar Rustam saat dikonfirmasi, Rabu (14/10/2026).
Merespons polemik tersebut, Rustam menegaskan akan memanggil Primadiartha dalam waktu dekat. Pemanggilan tersebut bertujuan untuk meminta klarifikasi langsung sekaligus memeriksa kebenaran data kehadiran. Ia juga telah menginstruksikan staf terkait untuk memverifikasi catatan absensi guna mendapatkan fakta yang akurat sebelum mengambil langkah selanjutnya.
"Saya akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan. Selain itu, saya sudah minta staf untuk memeriksa catatan kehadirannya agar persoalannya jelas," imbuhnya.
Rustam menambahkan, sebagai Sekda, ia tidak memungkinkan untuk memantau kehadiran seluruh pejabat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara fisik setiap hari. Namun, ia memastikan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara objektif.
Di sisi lain, berdasarkan pantauan di lapangan pada hari yang sama, sejumlah staf di Kantor Dinas PUPR Lampung Timur enggan memberikan komentar detail mengenai keberadaan pimpinan mereka. Saat dikunjungi awak media, staf tersebut menyatakan bahwa sang Plt Kadis sedang tidak berada di kantor.
Isu ini sebelumnya telah menjadi sorotan publik. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lampung Timur, Muklis, menyatakan pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait ketidakhadiran pejabat tersebut. Muklis mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan pemeriksaan objektif.
"Informasi ini perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi yang transparan agar persoalan menjadi terang dan tidak menimbulkan spekulasi negatif di tengah masyarakat," tegas Muklis.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya menghubungi Primadiartha Ramadheni untuk memberikan hak jawab serta penjelasan resmi terkait tudingan tersebut, demi menjaga keberimbangan informasi.(*)
