Pemusnahan Barang Bukti di Lampung Timur, Komitmen Tegakkan Hukum dan Minimalisir Kejahatan
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG TIMUR Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan melakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, (16/6/2025), di Aula Terbuka Kejaksaan Negeri Lampung Timur.
Berbagai barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan tersebut antara lain narkotika jenis sabu seberat 46,705 gram, satu set alat keselamatan, 11 alat hisap sabu, 13 senjata tajam, satu buah gergaji, senjata api rakitan, 17 korek api gas, delapan rekapan judi togel, satu buah besi, empat timbangan digital, serta potongan pakaian terkait tindak pidana.
Pemusnahan ini dihadiri oleh pimpinan DPRD Lampung Timur, Kasat Reskrim Polres Lampung Timur, dan para kepala lembaga vertikal terkait. Kehadiran mereka menunjukkan transparansi dan sinergitas antar-aparat penegak hukum di Kabupaten Lampung Timur.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur, Agustinus Ba'ka Tangdililing, menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti adalah bagian dari tugas jaksa penuntut umum sebagai pelaksana putusan pengadilan.
"Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban Kejaksaan Negeri dengan melakukan eksekusi terhadap barang bukti dan barang rampasan perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini adalah bentuk kepastian hukum sekaligus edukasi bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu," ujarnya.
Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar, dipotong, dan dirusak hingga tidak dapat digunakan kembali. Kejari Lampung Timur berharap langkah ini dapat meminimalisir penyalahgunaan barang sitaan dan menekan angka kejahatan, khususnya peredaran narkotika dan tindak kriminal lain di wilayah Lampung Timur.
Kegiatan pemusnahan berlangsung lancar di bawah pengawasan ketat aparat penegak hukum dan disaksikan oleh para undangan.
Kejaksaan Negeri Lampung Timur berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan berkeadilan demi keamanan dan ketertiban masyarakat.(*)
