Kemenkop Perkuat Koperasi Pesisir, Nelayan Kecil Siap Naik Kelas
Suprapto
LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG TIMUR Kementerian Koperasi (Kemenkop) menargetkan penguatan koperasi di kawasan pesisir agar mampu menjadi pusat layanan usaha yang lengkap bagi nelayan kecil. Langkah ini dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan yang telah berlangsung lama sekaligus menciptakan sistem usaha yang lebih adil bagi masyarakat nelayan.
Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengatakan bahwa persoalan utama sektor perikanan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan peningkatan hasil tangkapan, melainkan menyangkut keadilan dalam rantai nilai dan kesejahteraan nelayan.
"Tantangan terbesar kita saat ini bukan hanya meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga memastikan keadilan dalam rantai nilai serta meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil yang masih menghadapi berbagai keterbatasan," ujarnya saat membuka Seminar Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi di Lampung Timur, Kamis (22/10/2026).
Menurut Panel, terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan nelayan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Pertama, tingginya biaya logistik yang membuat harga kebutuhan produksi dan konsumsi meningkat. Kedua, terbatasnya akses terhadap pembiayaan berbunga rendah sehingga nelayan bergantung pada rentenir atau sistem ijon. Ketiga, rendahnya harga jual hasil tangkapan ketika musim panen berlangsung.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkop mendorong koperasi menjadi lembaga ekonomi yang mampu memberikan layanan nyata kepada nelayan. Berbagai layanan itu meliputi penyediaan bahan bakar minyak bersubsidi, es untuk menjaga kualitas hasil tangkapan, fasilitas penyimpanan dingin, modal melaut, hingga jaminan pemasaran hasil perikanan.
Sementara itu, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan koperasi di wilayah pesisir. Ia menilai kolaborasi yang sehat antara nelayan, pedagang pengumpul, dan koperasi sangat penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan.
"Seminar ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir sekaligus merumuskan solusi yang tepat, efektif, dan berkelanjutan bagi pengembangan ekonomi nelayan,"kata Ela.
Hasil kajian lapangan yang dilakukan Kemenkop bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) di Sukabumi, Indramayu, dan Lampung Timur menunjukkan bahwa nelayan masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pedagang pengumpul. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa penguatan koperasi bukan untuk menyingkirkan peran pedagang pengumpul, melainkan menciptakan hubungan usaha yang lebih seimbang dan menguntungkan semua pihak.
Ke depan, hasil seminar tersebut akan menjadi dasar operasionalisasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah berharap sinergi antara koperasi, pemerintah daerah, lembaga riset, dan pelaku usaha dapat memperkuat kemandirian ekonomi nelayan serta meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional.(**)
