Pemerintah Bentuk Satgas Anti Premanisme, Komitmen Tegas Menjaga Keamanan Masyarakat

Pemerintah Bentuk Satgas Anti Premanisme, Komitmen Tegas Menjaga Keamanan Masyarakat
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan / Foto Ist

LAMPUNGKU.ID, JAKARTA Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah tegas dalam menghadapi maraknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan, negara menunjukkan komitmennya untuk menjaga ketertiban dan menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyambut positif kebijakan ini. 

Ia menilai bahwa pembentukan Satgas Anti Premanisme adalah langkah konkret untuk menertibkan tindakan premanisme yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas). “IPW mendukung langkah pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang tegas dan adil,” tegasnya.

Sugeng juga menggarisbawahi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, yang mencerminkan sikap tegas pemerintah menghadapi kelompok preman yang beroperasi sembunyi-sembunyi di balik ormas. “Aparat penegak hukum harus berani memberantas tindakan pemerasan, pungli, dan intimidasi, serta penguasaan lahan yang melawan hukum,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam Budi Gunawan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat. Pemerintah akan membuka saluran pengaduan untuk menangani kasus premanisme dengan cepat dan tepat. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan aksi pemerasan atau intimidasi. 

“Negara harus hadir untuk memberikan rasa aman dan menjamin kebebasan beraktivitas,” ujarnya.

Budi Gunawan juga menjelaskan bahwa Satgas ini tidak hanya bertugas untuk menindak, tetapi juga mengajak masyarakat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif. 

“Sarana pengaduan yang disiapkan pemerintah akan menjadi jembatan antara masyarakat dan aparat penegak hukum,” tambahnya.

Dukungan terus mengalir, termasuk dari Anggota Komisi II DPR RI, Abdullah, yang menyatakan apresiasi atas langkah nyata pemerintah ini. 

Ia berharap Satgas dapat bergerak cepat dan tegas dalam memberantas aksi pemalakan dan bentuk-bentuk intimidasi lainnya. 

“Tindakan tegas tanpa tebang pilih adalah kunci untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat,” tutupnya.(*)