Bupati Ela Janji Selesaikan Konflik Lahan Garapan 401 Hektar di Lampung Timur
Agus Sahroni 
LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG TIMUR Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, bersama jajaran Forkopimda turun langsung meninjau lahan garapan seluas 401 hektar milik masyarakat dari delapan desa di Kecamatan Bandar Sribhawono, Sabtu (30/8/2025) sore.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ela menegaskan bahwa Pemkab Lampung Timur telah berkoordinasi dan membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menyelesaikan konflik lahan tersebut. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada LBH Bandar Lampung yang selama ini mendampingi para petani.
“Permasalahan ini harus kita selesaikan bersama-sama. Aspirasi bapak-ibu semua kami sambut baik, karena ini bagian dari tugas pemerintah untuk melindungi serta memberikan kepastian hukum bagi warganya,” ujar Bupati di hadapan ratusan petani penggarap.
Ela menjelaskan, Serikat Petani Lampung (SPL) juga akan dilibatkan dalam GTRA agar proses penyelesaian lebih representatif. “Apakah korlap atau siapa pun yang sudah disepakati, bisa mewakili SPL dalam gugus tugas ini,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama Forkopimda, termasuk BPN Lampung Timur, telah beberapa kali melakukan rapat dan turun ke lapangan. Saat ini, sebanyak 177 sertifikat yang menjadi tuntutan warga sudah dinetralkan dan dibekukan sementara, sesuai aturan melalui Keppres Nomor 62 tentang Reforma Agraria.
“Setelah sertifikat dinetralkan, nanti akan ada rembuk bersama dengan para pihak. Pertama, terkait lahan yang sudah digarap masyarakat. Kedua, membicarakan sertifikat yang sudah ada. Setelah ada kesepakatan di GTRA, forum rakyat seperti ini akan kembali digelar,” jelasnya.
Bupati juga meminta data lengkap dari petani, termasuk Kartu Keluarga (KK) serta luas lahan yang digarap, agar pembagian hasil penyelesaian bisa lebih adil. “Data itu nanti akan dikoordinasikan oleh Korlap SPL bersama tim pendamping LBH Bandar Lampung,” ujarnya.
Dari pihak petani, perwakilan SPL melalui LBH Bandar Lampung, Indra, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati. “Inilah momen yang ditunggu masyarakat. Kami berharap Ibu Bupati bisa berjuang bersama petani. Kalau lahan ini dikelola dengan baik, ekonomi akan naik dan rakyat sejahtera,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakapolres Lampung Timur, Kompol Maryadi, mengimbau warga untuk menjaga kondusivitas selama proses penyelesaian berlangsung. “Mari kita percayakan masalah ini kepada pemerintah daerah melalui gugus tugas. Prosesnya butuh waktu, tapi tujuan akhirnya untuk kepentingan bersama,” tegasnya.(*)
