Lampung Mendesak Pemerintah Pusat Atasi Masalah Harga Singkong untuk Tingkatkan Daya Saing Petani
Redaksi
LAMPUNGKU.ID, LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan persoalan harga singkong yang kini tengah meresahkan petani dan pelaku industri tapioka. Hal ini terungkap saat rapat terbatas yang diadakan via Zoom pada Selasa, 29 April 2025, dengan dihadiri berbagai kementerian terkait.
Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, Mikdar Ilyas, menegaskan bahwa harga yang tidak sesuai antara pabrik dan petani berpotensi menyebabkan ketidakstabilan dalam industri.
"Petani menginginkan harga Rp1.350 per kilogram (kg) dengan potongan maksimal 15%, sementara pabrik menginginkan harga yang berbeda. Jika tidak ada kesepakatan, maka antara pabrik dan petani tidak akan menemukan titik temu," ujar Mikdar.
Kondisi harga saat ini menunjukkan penurunan signifikan, di mana singkong hanya dihargai Rp1.000 per kg, dengan potongan hingga 30%. Mikdar menambahkan, "Saat ini petani hanya menerima kisaran Rp400-500 per kg, yang jelas tidak mencukupi untuk menutup modal. Di sinilah peran Kementerian menjadi krusial,"tambahnya.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya hilirisasi singkong untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di daerah. Setelah melakukan koordinasi dengan seluruh Bupati dan Wali Kota se-Lampung, ia menyatakan, "Hilirisasi adalah solusi untuk menjaga kestabilan harga dan meningkatkan kemandirian industri."
Dengan kontribusi sebesar 39% dari total produksi ubi kayu nasional, Lampung bertekad tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai produsen utama tetapi juga mengembangkan berbagai inovasi produk. "Singkong tidak hanya untuk tepung tapioka, tapi juga untuk bahan baku energi terbarukan. Kami ingin mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri," tutup Gubernur Mirza.
Dengan harapan yang tinggi, masyarakat Lampung kini menanti langkah konkret dari pemerintah pusat agar kestabilan harga singkong bisa tercapai dan industri pertanian kembali berdaya saing di tingkat nasional.(*)
